Paslon Melki-Jhoni Dukung Gagasan SIAGA Dalam Mengatasi TPPO Di NTT

Pasangan calon Gubernur Nomor urut 3 Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu memiliki komitmen dalam mengatasi kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT.
Pasangan calon Gubernur Nomor urut 3 Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu memiliki komitmen dalam mengatasi kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT.
banner 468x60

“Kami sangat setuju dengan apa yang dikatakan calon wakil gubernur nomor urut 3 bahwa perlu kerja kolaborasi dalam mengatasi  kasus TPPO di NTT,” kata Calon Wakil Gubernur NTT Jhoni Asadoma

KUPANG, MEDIASI NTT.COM- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Melki Lakalena-Jhoni Asadoma mendukung gagasan pasangan calon Gubernur Nomor urut 3 Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu dalam mengatasi kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT.

Bacaan Lainnya
banner 300250

“Kami sangat setuju dengan apa yang dikatakan calon wakil gubernur nomor urut 3 bahwa perlu kerja kolaborasi dalam mengatasi TPPO di NTT,” kata Calon Wakil Gubernur NTT Jhoni Asadoma dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur NTT yang dilakukan KPU NTT, Rabu.

Berdasarkan data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi NTT menyebutkan bahwa pada 2023 terdapat 185 orang pekerja migran asal NTT telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, bahkan Kepolisian RI mencatat terdapat 256 kasus TPPO terdiri dari 184 orang laki-laki dan tujuh orang diantaranya merupakan anak-anak dan 72 perempuan dan tiga anak-anak.

Menurut dia kerja koborasi yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, tokoh agama, tokoh masyaraakat dan pemerintah desa, karena persoalan TPPO bermula dari desa, sehingg kerja kolaborasi yang disampaikan calon wakil gubernur nomor urut 3 sangatlah penting.

Sementara itu Calon Wakil Gubernur NTT nomor urut 3 Adrianus Garu mengatakan dalam mengatasi kasus TPPO harus dibentuk satgas hingga ke desa-desa, sehingga bisa mendata lalulintas warga yang hendak berpergian keluar desa, dengan demikian pemerintah memiliki data warga yang pergi dan ditempatkan di perusahan tempat pekerja bekerja.

“Apabila kami terpilih maka tentu kami akan bekerja kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di NTT, termasuk pihak keamanan untuk bersama-sama mengatasi TPPO di NTT dengan membentuk satgas hingga ke desa-desa,,” kata Adrianus Garu.

Ia juga mengatakan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) akan dioptimalkan sehingga tenaga kerja asal NTT yang hendak bekerja ke luar daerah maupun keluar kota memiliki keterampilan bekerja secara memadai. (Ben)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *