“Apabila ada kelompok masyarakat yang salah satu calon membuat kerusuhan, maka Kepolisian mengamankan calonnya bukan pendukungnya sehingga membuat suasana yang aman dan damai,” tegas Kapolres Irwan Arianto.
Oelamasi, MediasiNTT.Com – Sebanyak 74 desa tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Kupang akan mengelar pemilihan kepala desa serentak dalam 2022 ini.
“Pada tahun 2022 ini ada 74 desa di Kabupaten Kupang yang melaksanakan pilkades serentak tersebar di 21 kecamatan,” kata Bupati Kupang, Korinus Masneno dalam kegiatan rapat kordinasi persiapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kupang di Oelamasi, Selasa (10/5/2022).
Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang tahapan pelaksanaan pilkades serentak menurut Bupati Korinus perlu dilakukan sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Perlu adanya sosialisasi awal ditingkat desa hingga kecamatan tentang syarat calon kepala desa maupun tahapan-tahapannya,” kata Korinus Masneno.
Bupati Korinus mengatakan secara operasional, pelaksanaan pilkades serentak cukup merepotkan Forkopimda dalam membantu setiap persoalan yang terjadi saat pilkades pada waktu lalu, sehingga berbagai informasi berbagai tahapan harus dilakukan lebih awal sehingga bisa diketahui semua masyarakat.
Ia berharap dalam pilkades serentak yang direncanakan pada Septermber 2022 itu semua panitia baik di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten agar tetap netral dalam kepanitiaannya.
Dalam menghadapi persoalan terkait pilkades di tingkat desa jika tidak mampu menyelesaikannya agar diserahkan ke panitia tingkat kabupaten untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ada hal-hal teknis yang tidak saya pahami namun secara operasional akan dijadikan rujukan untuk kembali melihat draf yang ada untuk memungkinkan menyelesaikan persoalan yang ada dalam pelaksanaan pilkades. Dan ini juga merupakan forum kita bersama, masukkan dan saran kiranya bisa dipahami sebagai bahan evaluasi”, ujar Korinus Masneno.
Pada kesempatan ini, Kapolres Kupang FX Irwan Arianto juga memberikan beberapa masukkan kepada pihak PMD dan panitia baik itu terkait regulasi hingga menggandeng pihak KPU yang juga merupakan penyelenggara Pilpres waktu lalu.
Irwan Arianto menegaskan Kepolisian pastikan melakukan pengawalan terhadap kegiatan pilkades serentak di 74 desa agar bisa berjalan dengan demokratis dan aman.
Mantan Kapolres Sumba Barat itu berharap dalam pilkades agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) menjadi salah satu syarat bagi para calon kepala desa yang akan bertarung.
Ia juga berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat mengumpulkan para calon untuk membuat pakta integritas yang mengikat para calon kades untuk siap menang maupun kalah.
“Apabila ada kelompok masyarakat yang salah satu calon membuat kerusuhan, maka Kepolisian mengamankan calonnya bukan pendukungnya sehingga membuat suasana yang aman dan damai,” tegas Kapolres Irwan Arianto.
Dia juga mengingatkan agar logistik yag berkaitan dengan pilkades untuk dipersiapkan secara dini sehingga pilkades bisa berlangsung pada waktu yang ditetapkan.
Menurut dia pilkades bisa berlangsung dengan sukses tergantung netrralitas panitia.
“Kuncinya di panitia, harus hati-hati dalam memilih kepanitiaan jangan berdasarkan hubungan keluarga atau suka tidak suka,” tegasnya.
Sementara itu Kasie Intel Kejari Oelamasi I Wayan Agus Wilayana menghimbau agar semua tahapan harus disosialisasikan agar menjadi edukasi bagi seluruh masyarakat serta dilaksanakan dan didokumentasikan dengan utuh sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
Ia mengatakan panitia pilkades pada 2021 tidak profesional dan tidak netral sehingga menjadi celah terjadinya konflik dalam pilkades di Kabupaten Kupang. (Rio/Gige)
