Pernyataan Ketua KPU Bertentangan Dengan Asas Kedaulatan Rakyat

Minggu, 1 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Departemen Hukum dan HAM/Wakil Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Demokrat DR(c) MM Ardy Mbalembout SH MH CLA AIIArb

Kepala Departemen Hukum dan HAM/Wakil Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Demokrat DR(c) MM Ardy Mbalembout SH MH CLA AIIArb

“Ucapan lepas Ketua KPU yang menyatakan kemungkinan Pemilu legislatif  2024 hanya mencoblos Parpol sangat bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat dimana hak rakyat untuk menentukan wakilnya di perlemen,” kata Ardy Mbalembout

KUPANG,MEDIASINTT.COM – Kepala Departemen Hukum dan HAM/Wakil Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Demokrat DR(c) MM Ardy Mbalembout SH MH CLA AIIArb menyayangkan pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asyari terkait wacana penyelenggaraan pemilu 2024.

“Ucapan lepas Ketua KPU yang menyatakan kemungkinan Pemilu legislatif hanya mencoblos Parpol sangat bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat dimana hak rakyat untuk menentukan wakilnya di perlemen,” kata Ardy Mbalembout saat dihubungi, Minggu.

Ardy Mbalembout mengatakan pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asyari semoga tidak jadikan sebuah PKPU baru karena sangat bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat dimana hak rakyat untuk menentukan wakilnya di Parlemen di eksepsi oleh kekuasaan segelintir elit.

Pernyataan terkait kemungkinan pemilu 2024 melalui sistem proporsional tertutup tersebut dinilai tidak elok karena bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat.

Sementara itu pengamat sosial dan politik asal Kota Surabaya Lasiono mengatakan Pemilu 2024 merupakan salah satu indikator atau tolak ukur dari demokrasi kehidupan bernegara di Indonesia.

Keterbukaan dan kebebasan lanjutnya dalam pemilihan umum mencerminkan partisipasi masyarakat Indonesia.

“Saya kira pernyataan Ketua KPU RI yang menyatakan Pemilu 2024 tidak menutup kemungkinan kembali pada sistem proporsional tertutup adalah, ketua sedang berhalusinasi terhadap sistem Pemilu 2024, karena Ketua KPU kaget, merasa begitu besar tanggung jawab yang harus dikerjakan sebagai penyelenggara pemilu,” kata Lasiono. (Ebi/Gige)

Berita Terkait

SMSI Usul Pembenahan Tata Kelola HPN, Petinggi PWI Malah Meradang
1.340 CPNS Di NTT Protes, Ada 40 CPNS Dianak Emaskan
Persiapkan Pelantikan Pengurus DPP, FKPTT Gelar Gladi Bersih dan Tegaskan Komitmen Pengabdian
DPRD NTT Minta Pertamina Ambil Langkah Nyata Atasi Kelangkaan BBM
Dampak Kebakaran Hutan Kota Kupang Dikepung Asap
Turnamen Voli SMSI Cup Siap Digelar, Berbagai Doorprize untuk Penonton Dihadirkan
Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko Terima Bintang Kehormatan LVRI
Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif, Oleh: Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 04:57

SMSI Usul Pembenahan Tata Kelola HPN, Petinggi PWI Malah Meradang

Rabu, 21 Oktober 2026 - 03:26

1.340 CPNS Di NTT Protes, Ada 40 CPNS Dianak Emaskan

Senin, 19 Oktober 2026 - 10:38

Persiapkan Pelantikan Pengurus DPP, FKPTT Gelar Gladi Bersih dan Tegaskan Komitmen Pengabdian

Minggu, 11 Oktober 2026 - 03:50

DPRD NTT Minta Pertamina Ambil Langkah Nyata Atasi Kelangkaan BBM

Jumat, 9 Oktober 2026 - 07:16

Dampak Kebakaran Hutan Kota Kupang Dikepung Asap

Berita Terbaru

UNDANA DALAM PANDANGAN MATA

PKM Undana Olah Kacang Merah Jadi Tepung Bakso Dan Nugget

Jumat, 23 Okt 2026 - 08:53

BAKU DAPA DI KOTA KUPANG

Polda NTT Tahan Rusna Pimpinan PT Tugas Mulai Terseret Kasus Dugaan TPPO YN

Jumat, 23 Okt 2026 - 07:43