“Kalau kuota nasional dikurangi, sementara kebutuhan masyarakat meningkat, pemerintah harus menjelaskan apakah alokasi untuk NTT masih mencukupi. Jangan sampai kebijakan penghematan di tingkat pusat justru membuat rakyat di daerah membayar lebih mahal,”kata Winston
KUPANG,MEDIASINT.COM – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, menyoroti kelangkaan Pertalite dan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia mendesak pemerintah pusat dan Pertamina segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kesulitan masyarakat memperoleh BBM.
“Ini bukan sekadar soal Pertalite kosong atau antrean panjang di SPBU. Ini menyangkut tanggung jawab negara menjamin akses energi yang terjangkau bagi rakyat. Jangan sampai rakyat terus diminta bersabar, sementara pemerintah hanya sibuk memberikan penjelasan,” tegas Winston Sabtu 10 Oktober 2026.
Winston menduga persoalan kelangkaan ini juga berkaitan dengan kebijakan pengurangan kuota Pertalite secara nasional. Berdasarkan keterangan BPH Migas kepada Komisi XII DPR RI, kuota Pertalite nasional tahun 2026 turun sekitar 6,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau kuota nasional dikurangi, sementara kebutuhan masyarakat meningkat, pemerintah harus menjelaskan apakah alokasi untuk NTT masih mencukupi. Jangan sampai kebijakan penghematan di tingkat pusat justru membuat rakyat di daerah membayar lebih mahal,” katanya.
Menurut Winston, pemerintah dan Pertamina tidak boleh hanya menyalahkan pengecer, meningkatnya pembelian masyarakat, atau kendala distribusi. Kebijakan alokasi dan kemampuan mengantisipasi kebutuhan BBM juga harus dievaluasi.
Ia mengapresiasi kritik Darius Beda Daton tentang kelangkaan Pertalite dan maraknya penjualan BBM eceran dengan harga tinggi. Menurutnya, persoalan ini menunjukkan perlunya pembenahan distribusi hingga wilayah pedesaan dan kepulauan.
“Rakyat kecil yang paling menderita. Tukang ojek, petani, nelayan, pedagang, semuanya membutuhkan BBM untuk bekerja. Ketika Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli lebih mahal. Ini akhirnya memukul ongkos transportasi, harga barang, dan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Winston juga mengingatkan bahwa situasi ini merupakan ujian kepemimpinan pemerintah di semua tingkatan.
“Negara sangat tegas ketika menarik pajak dan menagih kewajiban rakyat. Maka negara juga harus tegas memenuhi tanggung jawabnya. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, bukan sekadar pejabat yang pandai menjelaskan persoalan,” katanya.
Winston mendesak Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina membuka data alokasi Pertalite NTT, memastikan kelancaran pasokan, serta segera mengevaluasi kuota apabila tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten/kota tidak berpangku tangan, tetapi aktif berkoordinasi dan mengawasi distribusi BBM agar masyarakat tidak terus dirugikan.
“Pertalite boleh kosong sesaat karena gangguan distribusi. Tetapi tanggung jawab dan keberanian pemerintah tidak boleh ikut kosong. Jangan sampai negara merasa berhasil menghemat anggaran, sementara rakyat justru membayar lebih mahal untuk bertahan hidup,” pungkas Winston. (ben)
