“Pengawasan dan pemantauan harus dilakukan pemerintah Kabupaten Nagekeo sehingga pembangunan Bendungan Mbay Lambo selesai dilakukan tepat waktu akhir 2024 sesuai target Presiden Joko Widodo saat melakukan pembantauan pembangunan Bendungan Mbay Lambo pada 6 Desember 2023 lalu,” kata Ayodhia G.L. Kalake.
KUPANG MEDIASI NTT.COM – Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Ayodhia G.L. Kalake meminta penjabat Bupati Nagekeo Raimundus Raymond Nggajo untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap semua proses kegiatan pembangunan Bendungan Mbay Lambo sehingga bisa selesai dikerjakan pada akhir 2024 seperti diharapakan Preside Joko Widodo.
“Pemerintah Provinsi NTT minta Pj Bupati Nagekeo untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan Bendungan Mbay Lambo sehingga bisa selesai tepat waktu,” kata Pj Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Ayodhia G.L. Kalake ketika melantik Raimundus Raymond Nggajo sebagai penjabat Bupati Nagekeo di Kupang, Sabtu.
Raimundus Ngajo dilantik setelah masa tugas Bupati Nagekeo Johanes Don Bosko Do dan Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja berakhir pada 23 Desember 2023.
Menurut dia pembangunan Bendungan Mbay Lambo dengan kapasitas 51,74 juta meter kubik bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produktifitas beras di Kabupaten Nagekeo hingga 250 persen.
Selain itu kata dia, pembangunan Bendungan Mbay Lambo oleh Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi konsumsi masyarakat di Kabupaten Nagakeo Pulau Flores.
“Pengawasan dan pemantauan harus dilakukan pemerintah Kabupaten Nagekeo sehingga pembangunan Bendungan Mbay Lambo selesai dilakukan tepat waktu akhir 2024 sesuai target Presiden Joko Widodo saat melakukan pembantauan pembangunan Bendungan Mbay Lambo pada 6 Desember 2023 lalu,” kata Ayodhia G.L. Kalake.
Pj Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Ayodhia G.L. Kalake juga berharap kepada Raimundus Ngajo untuk melakukan kreasi melalui program prioritas yang berpihak pada peningkatan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang mampu mendongkrak pembangunan ekonomi masyarakat.
“Melalui produktifitas hasil pertanian yang tinggi maka harga komoditi pertanian terutama kebutuhan pokok masyarakat menjadi lebih terkendali,” kata Ayodhia G.L. Kalake.
Ia menambahkan kegiatan pemantauan harga di pasar tradisional agar terus dilakukan sebagai upaya antisipasi pemerintah dalam mengendalikan inflasi. (ade)
