Jonas Salean Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengalihan Aset Pemerintah

Senin, 4 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean. (Foto Humas Kejaksaan Tinggi NTT)

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean. (Foto Humas Kejaksaan Tinggi NTT)

“Kami akan laporkan ini ke Polda NTT, Bupati Kupang lakukan pemalsuan, karena ini sudah ada keputusan incrah dari MA,” kata Jonas Salean.

KUPANG MEDIASI NTT.COM- Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang merugikan Negara sekitar Rp5,9 miliar.

“Pemeriksaan berlangsung dengan lancar dan berlangsung sekitar lima jam,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT, A. A. Raka Putra Dharmana di Kupang, Senin.

Pemeriksaan terhadap Jonas Salean yang juga merupakan anggota DPRD NTT serta Ketua DPD II Partai Golkar itu berlangsung dari pukul 09.00 Wita hingga pukul 15.30 Wita.

Raka Putra Dharmana mengatakan usai diperiksa oleh penyidik, Jonas Salean langsung meninggalkan Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Pukul 15.30 Wita.

Kedatangan Jonas Salean untuk memenuhi panggilan saksi ke kedua  oleh Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati NTT sebagaimana surat panggilan saksi nomor B-  597 /N.3.5/Fd.1/03/2024 tanggal 27 Februari 2024.

Raka Putra Dharmana menjelaskan selama pemeriksaan berlangsung, Jonas didampingi oleh penasihat hukum diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Nomor : Print- 11/N.3./Fd.1/07/2020 Tanggal 02 Juli 2020 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor : Print- 11.A/N.3./Fd.1/08/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor : Print- 25/N.3./Fd.1/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021. Jo.

Selain itu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor : Print- 50/N.3./Fd.1/02/2022 Tanggal 09 Februari 2022 jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor : Print- 06/N.3./Fd.1/01/2023 Tanggal 24 Januari 2023 jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor : Print- 28/N.3./Fd.1/01/2024 Tanggal 16 Januari 2023 jo. surat penetapan tersangka: B-126/N.3/Fd.1/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 atas nama tersangka Petrus Krisin.

Sementara itu secara terpisah Jonas Salean yang harus diseret dalam persoalan hukum kasus tanah di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi  adalah Bupati Kupang.

Dia mengatakan seharusnya yang dihukum dalam persoalan ini adalah Bupati Kupang, karena memasukkan tanah tersebut yang bukan milik Pemkab Kupang.

“Kami akan laporkan ini ke Polda NTT, Bupati Kupang lakukan pemalsuan, karena ini sudah ada keputusan incrah dari MA,” tegasnya. (Ben)

Berita Terkait

Anggota DPR-RI Viktor Bungtilu Laikodat Sebut Kabupaten Kupang Kaya Potensi SDA
SMSI Usul Pembenahan Tata Kelola HPN, Petinggi PWI Malah Meradang
1.340 CPNS Di NTT Protes, Ada 40 CPNS Dianak Emaskan
Persiapkan Pelantikan Pengurus DPP, FKPTT Gelar Gladi Bersih dan Tegaskan Komitmen Pengabdian
DPRD NTT Minta Pertamina Ambil Langkah Nyata Atasi Kelangkaan BBM
Dampak Kebakaran Hutan Kota Kupang Dikepung Asap
Turnamen Voli SMSI Cup Siap Digelar, Berbagai Doorprize untuk Penonton Dihadirkan
Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko Terima Bintang Kehormatan LVRI

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 12:19

Anggota DPR-RI Viktor Bungtilu Laikodat Sebut Kabupaten Kupang Kaya Potensi SDA

Jumat, 23 Oktober 2026 - 04:57

SMSI Usul Pembenahan Tata Kelola HPN, Petinggi PWI Malah Meradang

Rabu, 21 Oktober 2026 - 03:26

1.340 CPNS Di NTT Protes, Ada 40 CPNS Dianak Emaskan

Senin, 19 Oktober 2026 - 10:38

Persiapkan Pelantikan Pengurus DPP, FKPTT Gelar Gladi Bersih dan Tegaskan Komitmen Pengabdian

Minggu, 11 Oktober 2026 - 03:50

DPRD NTT Minta Pertamina Ambil Langkah Nyata Atasi Kelangkaan BBM

Berita Terbaru

UNDANA DALAM PANDANGAN MATA

PKM Undana Luncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Bagi Warga Oesao

Minggu, 25 Okt 2026 - 13:30

UNDANA DALAM PANDANGAN MATA

Undana Bersama OJK Kupang Gelar Diskusi Literasi Keuangan Cegah Jebakan Pinjol

Sabtu, 24 Okt 2026 - 13:07