“Kehadiran DPD IAPA NTT merupakan peluang besar untuk mempererat sinergi keilmuan di lingkungan kampus dan daerah. Saya berharap wadah ini mampu memicu gelombang terbaru ilmu administrasi agar perkembangannya di NTT, khususnya di Undana, berjalan semakin adaptif dan maju,” kata Dr. Rudi Rohi
KUPANG, MEDIASINTT.COM – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Wilayah Nusa Tenggara Timur periode 2026–2029 resmi dilantik di Aula FISIP Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, pada Senin (6/7/2026).
Forum ini menjadi tonggak baru dalam menyatukan kekuatan para akademisi lintas kampus dan praktisi birokrasi guna mereformasi tata kelola pemerintahan di bumi Flobamora.
Upacara pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IAPA, Prof. Dr. M. R. Khairul Muluk, M.Si. Agenda bersejarah ini dibuka oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Undana, Dr. Rudi Rohi, S.H., M.Si., serta dihadiri oleh puluhan pakar administrasi, dekanat, dan perwakilan pemerintah daerah regional.
Koordinator Prodi Doktoral Ilmu Administrasi, Dr. Laurensius P. Sayrani, M.PA., (tengah) resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD IAPA NTT.
Dalam prosesi tersebut, Koordinator Prodi Doktoral Ilmu Administrasi, Dr. Laurensius P. Sayrani, M.PA., resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD IAPA NTT. Nakhoda baru ini mengomandoi total 60 anggota fungsionaris yang berasal dari kombinasi unsur intelektual kampus dan praktisi pemerintahan.
Struktur kepengurusan diperkuat oleh jajaran Dewan Pakar serta tiga bidang strategis yang membidangi pengembangan akademik, kerja sama profesi, hingga penguatan kelembagaan wilayah.
Wakil Rektor III Undana, Dr. Rudi Rohi, dalam sambutannya menekankan bahwa kehadiran IAPA harus menjadi katalisator yang memperkaya perdebatan ilmiah ke ranah kontemporer (new wave public administration). Rektorat membidik perhimpunan ini untuk memasok data primer lapangan yang dapat dikonversi menjadi bahan baku pengembangan laboratorium keilmuan, khususnya bagi penguatan program studi rumpun administrasi di Undana.
“Kehadiran DPD IAPA NTT merupakan peluang besar untuk mempererat sinergi keilmuan di lingkungan kampus dan daerah. Saya berharap wadah ini mampu memicu gelombang terbaru ilmu administrasi agar perkembangannya di NTT, khususnya di Undana, berjalan semakin adaptif dan maju,” urai Dr. Rudi Rohi pada Senin (6/7/2026).
Merespons hal itu, Ketua DPD IAPA NTT terpilih, Dr. Laurensius P. Sayrani, menegaskan bahwa kepengurusannya diharamkan terjebak dalam rutinitas seremonial demi mengejar angka laporan administrasi semata. Laurensius menuntut seluruh anggota untuk bergerak taktis membangun relevansi keilmuan yang membumi, produktif, dan mampu memformulasikan solusi nyata atas berbagai ketimpangan pelayanan publik di pelosok daerah.
Pelantikan dan penyatuan gerak akademisi-praktisi dalam wadah DPD IAPA NTT ini membawa dampak perubahan struktural yang sangat krusial bagi kualitas pelayanan publik dan perumusan kebijakan di NTT. Selama ini, terdapat jurang pemisah yang sangat lebar antara teori di balik meja kampus dengan realitas birokrasi di kantor pemerintahan. Banyak produk kebijakan atau peraturan daerah (Perda) di NTT lahir tanpa dasar kajian ilmiah yang matang (evidence-based policy), melainkan sekadar replikasi buta dari daerah lain atau berdasarkan selera politik jangka pendek oknum pejabat (asal bapak senang).
Akibatnya, efektivitas penyerapan anggaran daerah menjadi sangat rendah, berbiaya tinggi, dan gagal total dalam mengentaskan problem akut kemiskinan serta stunting di NTT.
Melalui kehadiran IAPA NTT, rantai penyusunan kebijakan yang buruk tersebut resmi dipotong dengan menempatkan riset sains sebagai panglima birokrasi.
Dampak jangka panjangnya, 60 pakar dan praktisi yang tergabung dalam IAPA akan bertindak sebagai dewan pemikir (think tank) regional yang menjembatani hasil riset universitas langsung ke meja para bupati dan gubernur.
Keterlibatan aktif IAPA akan memaksa lahirnya tata kelola pemerintahan digital yang bersih, memangkas birokrasi yang koruptif, serta melahirkan rekomendasi kebijakan publik yang presisi sesuai karakteristik sosiologis wilayah kepulauan NTT. Langkah ini sekaligus mengunci posisi Undana sebagai poros utama kiblat pengembangan ilmu administrasi negara di kawasan Indonesia Timur.
