“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” tegas Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Prof. Fauzan, M.Pd.
KUPANG,MEDIASINTT.COM – Universitas Nusa Cendana (Undana) menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) RI sekaligus menandatangani deklarasi komitmen perguruan tinggi dalam program beasiswa untuk 2.792 kader pemberdayaan masyarakat desa tahun 2027.
Penyerahan itu dilakukan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat bertema “Sinergi Implementasi Tridharma dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Berdampak, dan Berkelanjutan” di Aula Utama Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026).
Prosesi penandatanganan naskah deklarasi mewakili Undana Wakil Rektor I Bidang Akademik, Prof. Dr. drh. Annytha I.R. Detha, M.Si., bersama pimpinan dari 11 perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya di Indonesia.
Penghargaan atas kepemimpinan dan kontribusi Undana dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa berbasis Tridharma Perguruan Tinggi tersebut diserahkan Menko PM RI, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar.
Capaian prestasi dan komitmen kolaboratif ini membawa nilai strategis yang nyata bagi civitas akademika Undana maupun masyarakat luas di Nusa Tenggara Timur.
Bagi Undana, penghargaan nasional ini mengukuhkan reputasi kelembagaan atas konsistensi pelaksanaan riset dan pengabdian yang berdampak langsung di lapangan, sekaligus memperluas jejaring kemitraan strategis nasional.
Sementara bagi publik, kader desa, dan masyarakat berpenghasilan rendah, komitmen beasiswa tahun 2027 ini memberikan kepastian akses pendidikan tinggi guna memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kapasitas SDM lokal, serta mendorong mobilitas kelas ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.
Usai menyerahkan penghargaan kepada Undana, Menko PM Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan arahan krusial mengenai peran vital pendidikan dalam mengentaskan kemiskinan nasional.
Ia mengajak Forum Rektor dan Majelis Rektor untuk bergerak bersama menjadikan pendidikan dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi sebagai instrumen utama pemutus mata rantai kemiskinan. Langkah pemberdayaan melalui akses kuliah bagi kader desa dinilai memiliki arah yang jelas untuk menaikkan kelas ekonomi warga.
“Dengan kesadaran itu saya mengajak kepada Forum Rektor dan Majelis Rektor untuk bersama-sama mengatasi apa yang disebut tujuan memutus mata rantai kemiskinan yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan mulai dari menengah hingga perguruan tinggi adalah cara kita memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kelas ekonomi masyarakat kita. Pemberdayaan ini punya dua arah yang jelas,” tegasnya.
Sejalan dengan arahan Menko PM, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn.) Drs. Ahmad Luthfi menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mengurai persoalan kemiskinan di perdesaan.
Keterlibatan aktif para kepala daerah dibutuhkan agar mahasiswa dapat terjun memahami persoalan riil warga sekaligus merumuskan solusi yang presisi. Dukungan pemerintah daerah menjadi kunci agar program pengabdian kampus sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Prof. Fauzan, M.Pd., menekankan bahwa perguruan tinggi harus hadir secara konkrit di tengah dinamika sosial masyarakat. Perguruan tinggi diminta tidak mengisolasi diri dalam ruang akademis semata, melainkan mengambil peran aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah. Dukungan kementerian mempertegas pentingnya hilirisasi riset dan pengabdian yang berdampak sosial langsung.
“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” tegas Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Prof. Fauzan, M.Pd.
Penandatanganan komitmen beasiswa 2.792 kader desa tahun 2027 ini melibatkan sinergi lintas perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Selain Undana dan UKSW, deklarasi ini ditandatangani oleh Universitas Siber Asia, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia, Universitas Sragen, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Politeknik Pelayaran Nasional Surakarta. Konsorsium ini berkomitmen mengawal implementasi beasiswa secara berkesinambungan bagi para penggerak pembangunan di tingkat desa.
Rangkaian Rakornas turut dilanjutkan dengan diskusi panel mendalam yang membahas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI). Sesi ini membedah upaya kolaboratif pengentasan kemiskinan daerah oleh Sekretariat Daerah Jawa Tengah serta berbagi praktik baik (best practices) pemberdayaan berbasis riset, inovasi, dan pendampingan desa berkelanjutan. Pertukaran gagasan ini memperkaya formulasi program pengabdian yang akan diterapkan Undana di wilayah NTT.
Keikutsertaan Undana dalam deklarasi beasiswa kader desa serta penerimaan penghargaan dari Kemenko PM RI mempertegas posisi Undana sebagai perguruan tinggi berdampak. Undana berkomitmen untuk terus mengintegrasikan prinsip Tridharma Perguruan Tinggi dalam setiap agenda strategis kemasyarakatan. Melalui konsistensi riset dan pengabdian, Undana siap meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan serta mendukung percepatan pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. (ben)
