“Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar memberikan makanan yang bergizi dan berkualitas. Karena itu, kita terus melakukan pengawasan dan evaluasi, termasuk terhadap pelayanan, waktu pendistribusian, dan kualitas makanan,” kata Bupati Yosef Lede
KUPANG , MEDIASINTT.COM – Bupati Kupang, Yosef Lede mendorong perkuat rantai pasok produk lokal masyarakat dan potensi lokal Kabupaten Kupang untuk emenuhi kebutuhan program makanan bergisi gratis (MBG)
Hal itu dikatakan Bupati Kupang, Yosef Lede dalam rapat evaluasi program MBG bersama para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra penyedia, pemilik produk Beras Kupang Emas dan Garam Kupang Emas, para Camat, Kepala Puskesmas, serta Koordinator Wilayah (Korwil), Rabu (09/09/2026).
Rapat tersebut merupakan bagian dari evaluasi rutin Pemerintah Kabupaten Kupang terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus untuk memastikan pelayanan, kualitas makanan, distribusi, dan rantai pasok berjalan sesuai tujuan.
Bupati Yosef Lede menegaskan, evaluasi akan dilakukan setiap bulan agar berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
“Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar memberikan makanan yang bergizi dan berkualitas. Karena itu, kita terus melakukan pengawasan dan evaluasi, termasuk terhadap pelayanan, waktu pendistribusian, dan kualitas makanan,” ujar Bupati.
Dalam evaluasi tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya memperkuat rantai pasok dengan mengutamakan produk masyarakat dan potensi lokal Kabupaten Kupang.
Menurutnya, besarnya anggaran yang berputar dalam Program MBG harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama petani, nelayan, peternak, UMKM, BUMDes, dan pelaku usaha lokal.
“Kalau rantai pasok berasal dari masyarakat setempat, maka uang yang berputar dalam program ini juga akan menumbuhkan ekonomi masyarakat. Setiap orang yang berusaha di Kabupaten Kupang juga harus memiliki jiwa membangun daerah, melalui kontribusi PAD dan pajak,” tegasnya.
Bupati secara khusus mendorong pemanfaatan Beras Kupang Emas dan Garam Kupang Emas sebagai produk daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk didistribusikan dan dikonsumsi masyarakat. Ia berharap kedua produk tersebut dapat menjadi bagian dari rantai pasok SPPG.
“Produk daerah yang berkualitas ini harus kita manfaatkan. Selain memenuhi kebutuhan MBG, kita juga ingin potensi daerah berkembang dan pengusaha serta masyarakat Kabupaten Kupang ikut menikmati manfaat dari program ini,” katanya.
Sementara itu, Wakil Satgas MBG Kabupaten Kupang, Guntur Taopan, menyampaikan sejumlah hasil evaluasi yang perlu ditindaklanjuti, terutama terkait koordinasi antar-lembaga, penyediaan produk, dan pengelolaan sampah.
Menurutnya, masih terdapat kendala operasional antara SPPG dan sekolah yang dilayani. Satgas akan memperkuat koordinasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kupang juga tengah menyiapkan lokasi pengelolaan sampah di wilayah Kupang Tengah untuk mengantisipasi meningkatnya volume sampah dari aktivitas SPPG.
Guntur juga mendorong agar SPPG menyerap hasil pertanian masyarakat di sekitar lokasi, seperti sayur dan buah, sepanjang tersedia dan memenuhi kebutuhan.
“Kalau ada sayur dan buah di sekitar SPPG, saya harapkan bisa diambil. Dengan begitu kebutuhan SPPG terpenuhi dan masyarakat yang menanam juga mendapatkan pasar,” ujarnya.
Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kupang, Kristoforus Tpoy, menjelaskan bahwa pemanfaatan bahan pangan lokal sangat dimungkinkan sepanjang komoditas tersebut tersedia dalam jumlah yang memadai. Namun, tingginya kebutuhan SPPG terkadang membuat stok di pasar cepat habis, sehingga menu dapat menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan bahan di lapangan.
“Kalau bahan bakunya memang ada di Kabupaten Kupang, tentu itu yang harus diprioritaskan. Tetapi kalau memang tidak tersedia, kita tidak bisa memaksakan. Kebutuhan SPPG cukup besar sehingga ketika stok komoditas habis, menu juga harus menyesuaikan kondisi di lapangan,” jelas Kristo.
Ia juga meminta dukungan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, BUMDes, kelompok tani, dan pelaku usaha lainnya agar memiliki dasar yang lebih kuat dalam memasok kebutuhan SPPG.
“Yang kami butuhkan adalah dukungan pemerintah daerah, minimal berupa surat untuk pemberdayaan masyarakat, UMKM, BUMDes, dan kelompok tani. Dengan begitu kami memiliki dasar yang kuat di lapangan untuk mendorong keterlibatan masyarakat,” ungkapnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Korwil juga menjelaskan bahwa telah dibentuk grup koordinasi yang melibatkan Korwil, sekolah, SPPG, Camat, Puskesmas, Koramil, dan Polsek. Melalui mekanisme tersebut, keluhan atau persoalan di lapangan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.
Melalui evaluasi rutin dan penguatan koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Satgas MBG berkomitmen memastikan Program MBG tidak hanya berjalan baik dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan produk lokal Kabupate Kupang. (ben)
