“Apabila benar-benar dihapus, Perpres tunggakan, penghapusan tunggakan, 23 juta itu langsung bisa menjadi peserta aktif, sehingga ICK 2027 bisa tercapai,” kata Prihati
KUPANG,MEDIASINTT.COM – BPJS Kesehatan menargetkan adanya penambahan peserta aktif sebanyak 23,5 juta pada 2027 guna mencapai cakupan 88 persen peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Hal itu dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam kegiatan Media Worshop BPJS Kesehatan 2026 yang berlangsung di Cimahi, Rabu.
Ia mengatakan saat ini tingkat kepesertaan aktif peserta JKN sebesar 80,6 persen.
“Apabila benar-benar dihapus, Perpres tunggakan, penghapusan tunggakan, 23 juta itu langsung bisa menjadi peserta aktif, sehingga ICK 2027 bisa tercapai,” kata Prihati.
Dia mengatakan target tersebut menjadi tantangan bagi BPJS Kesehatan mengingat peningkatan jumlah peserta aktif selama ini tidak mudah dilakukan.
Menurut dia, kenaikan tingkat kepesertaan aktif sebesar satu persen saja membutuhkan upaya yang besar.
Prihati menyebutkan kemampuan BPJS Kesehatan untuk menambah peserta aktif selama ini berada di kisaran 4-5 juta orang per tahun. Namun, BPJS Kesehatan mendapat target penambahan sebanyak 23,5 juta peserta aktif pada 2027.
Dia menjelaskan bahwa saat ini peserta BPJS Kesehatan mencakup 98,6 persen penduduk Indonesia, dan ada sekitar 54 juta diantaranya peserta tidak aktif. Yang menjadi masalah adalah kurangnya kemauan atau kemampuan untuk membayar.
“Bayar kalau lagi sakit. Ngapain aku enggak sakit bayar itu? Willingness to pay. Ada lagi inability to pay memang dia enggak mampu. Bayar tapi salah cetak masuk desil 8. Dia dikeluarkan dari PBI. Jadi ada yang nunggak,” katanya.
Dia berharap Peraturan Presiden tentang penghapusan tunggakan dapat segera ditandatangani.
Ke depan, pihaknya juga akan memastikan bahwa prosedur layanan kesehatan harus dapat menghasilkan dampak yang terukur. Bukan hanya jumlah pasien yang diobati, melainkan kualitas dan pengalaman pasien saat ditangani.
“Program prioritas pembangunan yang nomor tujuh itu menyebutkan langsung bahwa peningkatan BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat-obatan, dan sekali lagi, ini pasti sesuai dengan SDGs di nomor satu dan nomor empat, mengurangi kemiskinan atau mencegah kemiskinan,” katanya. (ben)
