Pemda NTT Dan DPR Matangkan Infrastruktur PON 2028 Di Labuan Bajo

— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Komisi V DPR RI secara resmi menggelar pertemuan intensif di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu (22/7/2026),guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah guna mendukung pelaksanaan PON 2028.
— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Komisi V DPR RI secara resmi menggelar pertemuan intensif di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu (22/7/2026),guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah guna mendukung pelaksanaan PON 2028.

“Pembenahan insfrastruktur venue pertandaingan,stadion serta konektivitas transportasi perlu dilakukan ke lokasi-lokasi tempat pelaksanan PON 2028,” kata Wagub Johni Asadoma

LABUAN BAJO, MEDIASINTT.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Komisi V DPR RI secara resmi menggelar pertemuan intensif guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah guna mendukung pelaksanaan PON 2028.

Agenda utama pertemuan  yang berlangsung di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (22/7) fokus pada persiapan NTT sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.

Bacaan Lainnya

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menegaskan bahwa momentum PON 2028 harus dimanfaatkan secara optimal untuk membenahi fasilitas publik.

Pihaknya mendesak adanya pembenahan venue pertandingan, stadion, serta konektivitas transportasi yang terintegrasi yang dibangun di sejumlah wilayah yang menjadi tempat pelaksanan PON 2028.

“Pembenahan insfrastruktur venue pertandaingan,stadion serta konektivitas transportasi perlu dilakukan ke lokasi-lokasi tempat pelaksanan PON 2028,” kata Wagub Johni Asadoma

Untuk menjaga konsistensi persiapan, Johni mengusulkan adanya rapat koordinasi berkala yang melibatkan lintas kementerian dan ketiga provinsi penyelenggara.

Selain urusan olahraga, forum ini juga menyoroti aspek keselamatan transportasi laut di kawasan wisata Labuan Bajo yang kerap mengalami kecelakaan kapal wisata beberapa tahun terakhir.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan bahwa pengawasan kelaikan kapal, akurasi manifes digital, dan kompetensi kru kapal harus diperketat demi menjaga citra pariwisata. Seluruh aspirasi dan usulan anggaran dari daerah ini selanjutnya akan dibawa ke tingkat pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah pusat. (ben)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *